Intregritas penyuluh pertanian

Dalam UU No. 16 Tahun 2006 pasal 6 (2a) dinyatakan bahwa;.. penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan per-tanian, perikanan, dan kehutanan; Tentang hal ini, perlu dipahami bahwa, dewasa ini, pemerintah menyelenggarakan tidak kurang dari 20 jenis penyuluhan pembangunan di pedesaan. Oleh sebab itu, perlu perenungan yang sungguh-sungguh, apakah penyuluhan (sektoral) pertanian masih diper-lukan, ataukah…

Penyuluhan pertanian di masa reformasi

Sejak bergulirnya reformasi pada awal 1998, yang diikuti dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 (yang telah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar bagi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pemerin-tahan yangsentralistik menjadi desentralisasi yang memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertang-gung-jawab kepada daerah. Dengan…

BIPP

Penyuluhan Pertanian Oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pertanian No. 54 Tahun 1996/301/ KPTS/LP.120/4/ 96,wewenang dan tanggungjawab penyuluhan pertanian berada pada Menteri Pertanian yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Pusat Penyu-luhan Pertanian. Di tingkat propinsi tanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah Gubernur yang dalam pelaksanaannya…

Mengenal sejarah BIMAS di Indonesia

Bimbingan Masal (BIMAS) Diawali dengan kegiatan Demonstrasi Masal oleh IPB di Karawang pada 1964/65-1965/1966, sejak 1966 pemerintah menetapkan kebi-jakan Bimbingan Masal (BIMAS).Dalam organisasi BIMAS tersebut Perguruan Tinggi terlibat secara aktif, meskipun keberadaan mahasiswa sebagai tenaga penyuluh bersifat sementara (selama satu musim). Kebijakan BIMAS ini dalam perjalanannya beberapa kali mengalami penyempurnaaa, seperti: a)Pada musim tanamn 1968/69…

Mengenal sejarah penyuluhan di Indonesia bagian 3

Pembentukan BPMD Pembentukan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) pada tahun 1950) di setiap Kecamatan, merupakan realisasi kebijakan penyu-luhan pertanian kaitannya dengan pelaksanaan RKI (Rencana Kese-jahteraan Istimewa) keI (1950-1955) dan ke II (1955-1960). Melalui BPMD, penyuluhan dilakukan dengan mela-kukan kursus-kursus sebagai pelaksanaan metoda ”tetesan minyak” (olievlejk systeem). Pada masa ini, pada 1958 telah dilaksanakan usaha peningkatan…

mengenal sejarah penyuluhan di indonesia bagian 2

Penyuluhan Pada Jaman Jepang (1942-1945) Pada masa ini, praktis tidak ada kegiatan penyuluhan, sehingga kelembagaan penyuluhan pertanian tidak jelas bentuknya. Selama masa ini, diangkat para Mantri Pertanian Kecamatan (Son Sidoing), tetapi kegiatannya lebih banyak berrtujuan untuk melakukan pemaksaan-pemaksaan kepada rakyat untuk mengusahakan bahan pangan dan produk-produk strategis yang lain untuk kepentingan angkatan perangnya. C. Penyuluhan…

Menegenal sejarah penyuluhan di indonesia bagian 1

Sejarah mencatat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian yang pertama kali dilaksanakan pada awal abad ke 20, diorganisir oleh perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Di Indonesia, sejak jaman penjajahan hingga sampai dengan dasawarsa 1980-an, kelembagaan penyuluhan pertanian hanya dilakukan oleh instansi pemerintah. Tetapi seiring dengan kebijakan pembangunan pertanian yang semakin memberikan peluang bagi perguruan-tinggi, swasta, dan LSM,…

Kesejahteraan petani

PERBAIKAN KESEJAHTERAAN PETANI Bertolak dari telaahan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kesejahteraan petani di atas, kesejahteraan petani dapat dicapai manakala: (1) Dibuka akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan (Bank, Non-Bank), informasi peluang-usaha (on-farm, off-farm dan non-farm) sumber-sumber inovasi dan informasi pasar yang dapat menaikkan penerimaan/pendapatan petani dan keluarganya. (2) Ditetapkannya kebijakan pembangunan berbasis kultural (Haryanto….

3 kelompok penyuluh pertanian

Dalam perkembangannya, kegiatan penyuluhan pertanian tidak hanya dilakukan oleh penyuluh yang berstatus PNS, tetapi juga dilakukan oleh perguruan tinggi, swasta, LSM, dan penyuluh sukarela.Keberadaan penyuluh yang beragam seperti itu, dalam UU No. 16 Tahun 2006 dikukuhkan dalam 3 (tiga) kelompok penyuluh pertanian, yaitu: (a)Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri (PNS) (b)Penyuluh Pertanian Swasta, yang diangkat oleh perusahaan…

Re-engginering penyuluhan pertanian

re enginering penyuluhan pertanian melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Identifikasi kasus b) Identifikasi keadaan sekarang dan sebelum terjadinya kasus c) Identifikasi masalah, peluang, dan pihak-pihak yang terkait (yang dirugikan maupun yang diuntungkan) d) Aspek-aspek yang mendukung perubahan, oleh siapa, dan menga-pa? e) Aspek-aspek penyebar luasan perubahan, oleh siapa, dan menga-pa? f) Pembiayaan, dll. Di…