Pembayaran dan pelaporan pajak

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan adalah sebagai berikut :

No.

Jenis SPT

Batas Waktu Pembayaran

Batas Waktu Pelaporan

Masa

1

PPh Pasal 21/26

Tgl 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir

20 hari setelah masa pajak berakhir

2

PPh Pasal 25

Tgl 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir

20 setelah masa pajak berakhir

Tahunan

1

PPh OP

Tgl 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

2

PBB

6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT

3

BPHTB

Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan


Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh WP, Direktorat Jenderal Pajak akan menebitkan Surat Ketetapan Pajak (skp) kepada WP tersebut.

Hak Wajib Pajak

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh :

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.

2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak.

4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan force mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu kebijakan.

5. Pajak ditanggung pemerintah Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah

6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi

7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Paja berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.

8. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

9. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga,

10. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

11. Peninjauan Kembali, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2 Responses to “Pembayaran dan pelaporan pajak”



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Arsip

RSS turindra

  • Efek Anak Sekolah Terlalu Dini
    Selama mengajar di sekolah Alam Bekasi saya menemukan berbagai macam tipe anak, ada anak yang aktif, pendiam, atau yang biasa saja. Namun kadangkala saya berfikir juga tentang riwayat pendidikan si anak di keluarganya apakah dia pernah di porsir atau memang baru pertama kai sekolah, iseng-iseng saya baca tulisan dan sepertinya tulisan ini bisa jadi referensi […]
    Azis Turindra
  • Sebuah Renungan tentang kecerdasan
    Dipapan tulis, saya menggambar sebatang pohon kelapa tanpa pemilik ditepi pantai, lalu sebutir kelapa yang jatuh dari tangkainya. Kemudian saya bercerita tentang 4 anak yang mengamati fenomena alam jatuhnya buah kelapa ditepi pantai itu. Anak ke 1 : dengan cekatan dia mengambil secarik kertas, membuat bidang segi tiga, menentukan sudut, mengira berat kelapa, […]
    Azis Turindra
  • Sekolah Alam Turindra Nusantara (SATURNUS)
    Sekolah Alam Turindra Nusantara disingkat SATURNUS merupakan pengembangan dari metode sekolah alam yang dicetuskan oleh Lendo Novo pada tahun 1998. Sekolah ini memiliki visi 4 pilar yaitu ketaqwaan, kepemimpinan, entreprenuer dan keilmuan. Adapun misi dari SATURNUS adalah sebagai berikut 1. Membentuk ketaqwaan melalui lingkungan dan kebiasaan beribadah serta […]
    Azis Turindra

%d blogger menyukai ini: