mengenal sejarah penyuluhan di indonesia bagian 2

Penyuluhan Pada Jaman Jepang (1942-1945)

Pada masa ini, praktis tidak ada kegiatan penyuluhan, sehingga kelembagaan penyuluhan pertanian tidak jelas bentuknya.

Selama masa ini, diangkat para Mantri Pertanian Kecamatan (Son Sidoing), tetapi kegiatannya lebih banyak berrtujuan untuk melakukan pemaksaan-pemaksaan kepada rakyat untuk mengusahakan bahan pangan dan produk-produk strategis yang lain untuk kepentingan angkatan perangnya.

C. Penyuluhan Pada Masa Kemerdekaan

Perkembangan kelembagaan penyuluhan pertanian selama periode ini, mengalami beberapa kali peru-bahan sebagai berikut

(a)Meskipun pada awal kemerdekaan telah dica-nangkan Plan Kasimo (Rencana Produksi 3 tahun, 1948-1950), tetapitidak dapat terlaksana karena terjadinya revolusi fisik.

(b)Pada pelaksanaan RKI (Rencana Kese-jahteraan Istimewa) keI (1950-1955) dan ke II (1955-1960), pelaksanaan penyuluhan pertanian dilaku-kan melalui P Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) pada tahun 1950) di setiap Kecamatan.

(c)Pada pelaksanaan Gerakan Swa-sembada Beras (SSB pelaksanaan penyuluhan dipimpin oleh Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) sejak di tingkat pusat sampai ke tingkat Desa.

(d)Memasuki tahun 1967, sejalan dengan pelak-sanaan program BIMAS-SSBM (Bimbingan Masal Swa Sembada Bahan Makanan), kegiatan penyuluhan pertanian yang menjadi tugas pokok Departemen/Dinas Pertanian Rakyat, dikoor-dinasikan (di tingkat nasional) oleh Badan Pengendali Bimas, di tingkat provinsi dikoordina-sikan

(e)oleh Badan Pembina Bimas yang diketuai oleh Gubernur dengan Ketua Pembina Harian dijabat oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.Di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Bimas yang diketuai oleh Bupati dengan Kepala DinasPertanian sebagai Ketua Pelaksana Harian.Sedang di tingkat Kecamatan, kegiatan penyu-luhan pertanian dikordinasikan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan yang diketuai oleh Camat, dan Pemimpin Pertanian Kecamatan atau Mantri Tani menjabat sebagai Ketua Harian.

(f)Mulai 1976 – 1991, penyuluhan pertanian di tingkat propinsi dan kabupaten dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Sekretariat Pembina/ Pelaksana BIMAS.

(g)Mulai 1991-1996 penyuluhan pertanian di tingkat propinsi dan kabupaten dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Dinas Sub-sektor masing-masing.

(h)Mulai 1996-2001, penyuluhan pertanian di ting-kat kabupaten dilaksanakan dan menjadi tang-gungjawab Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s