BIPP

Penyuluhan Pertanian Oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP)

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pertanian No. 54 Tahun 1996/301/ KPTS/LP.120/4/ 96,wewenang dan tanggungjawab penyuluhan pertanian berada pada Menteri Pertanian yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Pusat Penyu-luhan Pertanian. Di tingkat propinsi tanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah Gubernur yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian. Di tingkat kabu-paten/kotamadya penanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah Bupati yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian

Sementara itu penanganan PPS/PPM disatukan kembali dalam Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP).

PembentukanBIPP sebagai lembaga khusus yang mempunyai tugas-pokok dan fungsi penyuluhan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja, efek-tivitas dan efisiensi penyuluhan pertanian, ternyata kurang melakukan koordinasi dengan Dinas-dinas Teknis yang terkaitDi samping itu, dalam banyak kasus, supervisi dan pengendalian terhadap kinerja penyuluh pertanian semakin longgar.

Kondisi tersebut, pada gilirannya berakibat pada menurunnya kinerja penyuluhan pertanian secara keseluruhan.

Iklan

One Comment Add yours

  1. adeliruspitaaa berkata:

    sangat perlu di buatnya undang-undang tentang penyuluhan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s